Penanganan Tambang Ilegal Untuk menyamakan persepsi, menjalin koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan/stakeholder dan mencari solusi yang tepat terkait permasalahan tambang illegal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) gelar rapat pembahasan penanganan tambang illegal di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Jumat.
Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman terlihat hadir serta ikut berdiskusi dalam rapat yang dihadiri oleh. Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Kapolda Provinsi Kepulauan Babel, Danrem 045/Garuda Jaya. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel serta Perwakilan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Babel.
Penataan Pertambangan Timah
Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Ridwan Djamaluddin menjelaskan ada dua fokus yang semestinya di lakukan Pemerintah Provinsi dalam melakukan penataan pertambangan timah di Bangka Belitung.
“Satu aksi nyata, penindakan dalam konotasi menghentikan mereka yang melakukan kegiatan ilegal agar tidak melanjutkan. Dan yang kedua, mencari jalan agar kegiatan ini menjadi legal,” katanya.
Pj Gubernur ini juga mengatakan rapat ini juga sebagai ajakan bagi pemerintah daerah. Untuk berkonsolidasi bergerak bersama untuk menata pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung.
“Saya mencoba menambah energi, menyemangati dan terus melakukan upaya bahwa ini (aktivitas tambang-red) tidak boleh terjadi. Walaupun secara realistis di sini ada kebutuhan, ada juga gerakan yang memanfaatkan ketika pemerintah letih dan aparat jenuh, tetapi itu yang harus di lakukan bersama-sama. Saya juga mengajak masyarakat melakukan pengawasan secara bersama-sama,” ucap Ridwan.
Algafry sangat mengapresiasi langkah Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Babel untuk menangani dan menata permasalahan tambang ilegal. Ia menambahkan perlu adanya skema untuk mengatasi dan mengatur kegiatan pertambangan ini.
Penataan Tambang Ilegal
“Ini merupakan langkah berani dan baik untuk melaksanakan kegiatan penataan tambang ilegal. Dengan mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder sehingga kita dapat mengetahui serta saling bertukar pikiran bagaimana skema atau langkah kita kedepan dalam mengatasi persoalan ini,” ucap Algafry.
“Skema atau rules yang berpayung hukum yang jelas ini di perlukan untuk melakukan penertiban. Serta menindaklanjuti permasalahan tambang ilegal yang ada di Provinsi Kepulauan Babel,” sambungnya.
Algafry juga mengatakan Pemerintah Kabupaten akan mendukung serta berkoordinasi agar permasalahan pertambangan ilegal ini dapat segera di atasi.
Hadir juga dalam rapat ini, yakni Perwakilan Danlanal Provinsi Kepulauan Babel, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Babel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Babel, Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Babel, Kepala Satpol-PP Provinsi Kepulauan Babel dan peserta rapat lainnya